AKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2011 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan tingginya biaya politik saat ini. Hal tersebut diakibatkan undang-undang politik menjelaskan yang menjadi anggota politik itu bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Karena PNS dan TNI tidak boleh menjadi anggota Partai, akhirnya Partai Politik ditempati kaum profesional, politisi, dan pengusaha.
"Kalau sesama pengusaha yang berkampanye dalam pemilu maka besarlah biaya itu, ia kalau ini uang dia, kalau pakai uang perusahaan bangkrutlah dia. Kalau bukan pengusaha, dia ikut-ikut, terus pinjam sana, pinjam sini, maka akan habislah APBN kaya Nazaruddin dan ini membuat makin mahal biaya politik," papar JK dalam diskusi dalam acara diskusi "Political Branding: Saatnya Kampanye Hemat, Cerdas dan Bermartabat" di Kampus S2 Paramadina, SCBD, Jakarta, Kamis (21/7/2011).
Sekarang ini, kata JK 60 persen anggota DPR itu pengusaha, "Sehingga saat ini mereka bertarung secara kemampuan," imbuhnya.
Selain itu, luas dan besarnya penduduk Indonesia pun membuat biaya politik menjadi mahal. Tentunya banyak aturan yang harus diperbaiki agar biaya politikmenjadi murah. "Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Pildkada kita hampir 500 lebih, itu terlalu banyak," ungkapnya.
Kemudian para peserta pesta politik di daerah pun terkadang berlebihan dalam berkampanye. Kata JK, untuk Kampanye Pemilihan Gubernur di kalimantan Selatan kampanyenya di TV nasional.
"Apa urusannya banyak yang begitu. Bahkan walikota juga begitu, berapa dia buang biaya itu. Kalau ada aturan, kalau kampanye lokal menggunakan media lokal dengan itu sudah menghema," ungkapnya.
0 komentar